MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan pencegahan korupsi yang terus didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Menurut Ansyari, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ansyari terkait Kunjungan dan Koordinasi Capaian serta Kendala Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Strategis Nasional di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026).
Ia menilai, kehadiran KPK melalui program pencegahan merupakan bentuk pendampingan yang positif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan anggaran dan meminimalkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
“Kami memandang program pencegahan yang dilakukan KPK sangat penting. Anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu terus diperkuat,” ujar Ansyari.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan profesional. Menurutnya, semakin baik sistem pengawasan yang diterapkan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ansyari juga menyambut baik dorongan KPK agar program pemerintah pusat dan pemerintah daerah disusun secara selaras. Ia menilai sinkronisasi kebijakan akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah.
“Ketika arah kebijakan pusat dan daerah berjalan dalam satu tujuan, pelaksanaan program akan lebih terstruktur. Tidak ada tumpang tindih kegiatan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan hasil pembangunan lebih mudah dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah di Kalimantan Tengah terus meningkatkan koordinasi dalam menyusun program pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, saling mendukung, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Ansyari, DPRD Kalimantan Tengah akan terus mendukung berbagai langkah penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK, ia optimistis budaya integritas dapat semakin mengakar serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Tengah yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. (mnc-neha)