MAHARATINEWS, Kotawaringin Timur – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui kunjungan kerja ke Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kotawaringin Timur, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian daerah, mulai dari tata kelola sektor perkebunan dan pertambangan, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan ketahanan pangan.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Dra. Hj. Siti Nafsiah, M.Si, itu berlangsung dalam suasana dialogis. Jajaran pemerintah daerah memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk dinamika investasi di wilayah yang dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan dan pertambangan terbesar di Kalimantan Tengah.
Siti Nafsiah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus mampu berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah kelola tradisional mereka.
“Investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepastian hukum, menghormati hak masyarakat adat, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
Selain membahas persoalan investasi, Komisi II juga menaruh perhatian terhadap upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Siti Nafsiah, potensi sektor pertanian di Kotawaringin Timur perlu terus dikembangkan agar mampu meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Ketahanan pangan harus menjadi agenda bersama. Daerah memiliki potensi yang besar, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani,” katanya.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Kalteng juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, terutama dalam penyelesaian konflik lahan serta penguatan regulasi di sektor perkebunan dan pertambangan.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Komisi II berharap berbagai persoalan strategis dapat diselesaikan secara komprehensif. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. (mnc-neha)