MAHARATINEWS, Pontianak – Pemadaman listrik bergilir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan menuai kritik dari tokoh nasional asal Kalimantan, Prof. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan tersebut sebagai gangguan teknis semata, karena dampaknya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara.
Habib Banua menilai ironi besar terjadi ketika Kalimantan menjadi salah satu daerah penghasil batu bara, minyak, gas, dan sumber energi nasional, tetapi masyarakatnya masih harus menghadapi pemadaman listrik berulang.
“Pemerintah jangan anggap remeh mati lampu bergilir di Pulau Kalimantan. Kalau daerah yang menjadi lumbung energi nasional saja masih hidup dalam kegelapan, wajar jika masyarakat mempertanyakan keadilan pembangunan. Kondisi seperti ini perlahan bisa menggerogoti nasionalisme masyarakat,” tegas Habib Banua dalam keterangannya, Senin (13/7/2026) pagi.
Ia mengatakan, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menentukan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga investasi. Gangguan yang terus berulang bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengirim sinyal negatif kepada dunia usaha.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan menjadi salah satu penyumbang penting ekspor nasional melalui sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Sementara itu, berbagai laporan investasi menunjukkan keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal.
Menurut Habib Banua, pemadaman listrik di wilayah yang menjadi penyangga ekonomi nasional justru menciptakan paradoks pembangunan. Di satu sisi, Kalimantan menghasilkan devisa dalam jumlah besar, tetapi di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan layanan publik yang mendasar.
“Jangan sampai rakyat hanya diminta menyumbangkan sumber daya alam untuk negara, tetapi hak memperoleh pelayanan dasar justru tertinggal. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya saat mengambil hasil bumi Kalimantan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah dan PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Kalimantan, mulai dari kapasitas pembangkit, keandalan jaringan transmisi, hingga sistem cadangan agar pemadaman serupa tidak terus berulang.
“Pemerintah harus menjadikan persoalan ini sebagai alarm serius, bukan sekadar gangguan rutin,” pungkas mantan anggota DPD RI tersebut. (mnc-red)