MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah Muhammad Ansyari menegaskan komitmen legislatif untuk tetap mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, meskipun pemerintah pusat telah mengumumkan adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 oleh Gubernur Kalteng, Senin (13/10/2025).
Ansyari menyebut, DPRD dan pemerintah provinsi akan tetap berjalan sesuai rencana pembangunan daerah.
“Intinya, tadi penyampaian Gubernur masih sejalan dengan apa yang telah dibahas dalam KUA PPAS. Kita tetap optimistis rencana anggaran 2026 bisa dijalankan secara maksimal,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, meski ada pengurangan dana transfer, Pemprov Kalteng telah melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Keuangan.
“Pak Wakil Gubernur juga sudah melakukan upaya-upaya komunikasi ke pusat. Harapannya ke depan, pemotongan ini tidak terlalu besar dan tidak mengganggu program prioritas,” jelas Ansyari.
Politisi muda dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DPRD akan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara ketat.
“Kalau anggaran berkurang, kita akan memastikan prioritas pembangunan tetap dijalankan sesuai visi-misi Gubernur. Kita harus pandai mengatur dan memaksimalkan yang ada,” tegasnya.
Ansyari juga memastikan DPRD akan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga efektivitas penggunaan APBD.
“Fungsi DPR itu mendukung pemerintah, tapi dalam arti memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Prioritas pembangunan harus tetap jadi pegangan,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran Pemprov Kalteng, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda. Nota Keuangan APBD 2026 menjadi dasar pembahasan lanjutan antara Pemprov dan DPRD dalam rangka menetapkan arah pembangunan Kalimantan Tengah tahun depan. (mnc-red)