MAHARATINEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Helmi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Selasa (15/10/2025).
Helmi menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp7,105 triliun lebih, dengan belanja daerah sebesar Rp7,3 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto.
“Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa rancangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat Kalimantan Tengah,” tegas Helmi.
Ia menilai arah kebijakan anggaran harus fokus memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga ketahanan lingkungan hidup.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk kegiatan seremonial,” ujarnya menambahkan.
Gerindra juga mengapresiasi langkah Pemprov Kalteng dalam menertibkan kendaraan berplat luar daerah dan menata distribusi BBM sebagai upaya meningkatkan pendapatan. Namun, Helmi mendorong agar digitalisasi sistem keuangan daerah dan integrasi data antarperangkat segera diterapkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprov memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Pemerataan layanan publik dan pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi fokus utama APBD 2026,” tandasnya.
Helmi menutup dengan menegaskan komitmen Fraksi Gerindra untuk mengawal pelaksanaan APBD secara akuntabel.
“Transparansi, integritas, dan komitmen pro-rakyat menjadi kunci agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kalteng,” pungkasnya. (mnc-lesta)