MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketegangan kembali pecah di depan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin (SEMI) Kalteng menggelar aksi unjuk rasa keras, Selasa (23/12/2025), menuntut negara hadir menghentikan laju penebangan hutan dan tambang ilegal yang dinilai kian merajalela.
Aksi diawali dengan pembakaran ban bekas sebagai simbol kemarahan terhadap lemahnya pengawasan kehutanan. Orasi-orasi bernada kritik tajam menggema, menyasar kinerja instansi teknis yang dinilai gagal menjalankan mandat perlindungan kawasan hutan.
Situasi memanas saat perwakilan Dinas Kehutanan Kalteng menemui massa. Adu argumen tak terhindarkan. Aktivis menilai Dinas Kehutanan terlalu sering berlindung di balik alasan kewenangan pusat dan prosedur administratif, sementara kerusakan hutan terus berlangsung di lapangan.
Sekretaris Dinas Kehutanan Kalteng, Waluyo, menegaskan bahwa penindakan tidak bisa dilakukan tanpa laporan resmi. Ia menyebut pengelolaan kawasan hutan melibatkan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum.
“Kalau ada lokasi yang jelas dan laporan resmi, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari Ketua Umum SEMI Kalteng, Afan Safrian. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya inisiatif negara dalam menjaga hutan.
“Kalau semua menunggu laporan, lalu siapa yang bertugas mencegah hutan digunduli? Jangan sampai Dinas Kehutanan hanya jadi penonton saat hutan Kalimantan Tengah habis,” tegas Afan.
Menurut Afan, Dinas Kehutanan sebagai instansi teknis semestinya aktif melakukan pengawasan lapangan, bukan sekadar menunggu aduan. Ia mengingatkan bahwa kerusakan hutan akan berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari banjir hingga hilangnya ruang hidup.
SEMI Kalteng menilai lambannya respons pemerintah berpotensi mengulangi tragedi lingkungan yang pernah terjadi di wilayah lain di Indonesia. Karena itu, mereka mendesak Pemprov Kalteng segera turun tangan secara konkret dan terbuka.
Aksi ditutup dengan peringatan bahwa gelombang protes akan terus berlanjut jika pemerintah tidak menunjukkan langkah nyata. “Ini bukan soal pencitraan, ini soal masa depan hutan dan kehidupan masyarakat,” pungkas Afan. (mnc-red)
