MAHARATINEWS, Palangka Raya – Optimisme Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo terkait capaian realisasi APBD 2025 tidak sepenuhnya sejalan dengan evaluasi resmi Kementerian Dalam Negeri.
Meski pemerintah provinsi mengklaim realisasi pendapatan telah mendekati target, Kalteng justru tercatat masuk dalam 10 provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah secara nasional.
Edy Pratowo menyampaikan bahwa hingga 22 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 95,47 persen dan diyakini akan terus meningkat hingga akhir tahun anggaran. Ia menilai kinerja tersebut sebagai capaian positif, terutama di tengah kebijakan relaksasi dan dinamika fiskal daerah.
Namun, pernyataan tersebut berhadapan dengan data yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2025. Berdasarkan data per 30 November 2025, Kalteng masih berada di kelompok terbawah, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun belanja daerah di tingkat provinsi.
Secara nasional, Mendagri mencatat realisasi pendapatan daerah baru mencapai 88,35 persen atau Rp1.200 triliun, sementara belanja daerah berada di angka 75,43 persen atau Rp1.082 triliun. Dalam daftar tersebut, Kalteng belum menunjukkan performa fiskal yang kompetitif dibanding provinsi lain.
Perbedaan ini memperlihatkan adanya selisih waktu dan sudut pandang dalam membaca data. Pemerintah daerah menggunakan angka terbaru menjelang tutup tahun anggaran, sementara pemerintah pusat mengacu pada data konsolidasi nasional per akhir November.
Meski demikian, fakta bahwa Kalteng masih masuk dalam kategori terendah hingga akhir November menunjukkan persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi, khususnya dalam percepatan belanja daerah. Padahal, belanja pemerintah memiliki peran krusial sebagai penggerak ekonomi daerah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah lonjakan realisasi di penghujung tahun cukup untuk memperbaiki kualitas belanja, atau justru kembali menegaskan pola lama penumpukan anggaran di akhir tahun tanpa dampak optimal bagi masyarakat.
Evaluasi menyeluruh menjadi penting agar APBD Kalteng tidak hanya terlihat tinggi secara angka, tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. (mnc-red)
