MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Hal tersebut tercermin dalam audiensi antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dislutkan, Kamis (23/01/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang memiliki risiko kerja tinggi. Skema perlindungan yang ditawarkan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, baik yang terjadi saat perjalanan dari rumah menuju lokasi kerja maupun selama menjalankan aktivitas di sektor kelautan dan perikanan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Subhan Adinugroho, memaparkan bahwa program tersebut dirancang untuk menjangkau pekerja sektor informal, termasuk nelayan tradisional dan pelaku usaha perikanan skala kecil. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai terjangkau dan dalam kondisi tertentu dapat difasilitasi melalui dukungan pemerintah daerah.
BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan manfaat yang diberikan, antara lain pembiayaan pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja, santunan meninggal dunia, serta santunan cacat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, jaminan kematian dapat diberikan akibat sakit maupun kecelakaan di luar hubungan kerja, dengan nilai santunan yang telah ditetapkan secara nasional.
Kepala Dislutkan Kalimantan Tengah menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pesisir. Tingginya risiko kerja di sektor kelautan dan perikanan menuntut kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan perlindungan yang berkelanjutan.
Dislutkan Kalteng berkomitmen mendorong sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi yang lebih masif agar nelayan dan pelaku usaha perikanan memahami manfaat serta mekanisme kepesertaan. Dengan meningkatnya partisipasi, diharapkan nelayan dapat bekerja lebih aman dan sejahtera.
Melalui audiensi ini, Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat memperkuat koordinasi guna memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi sektor kelautan dan perikanan di daerah. (mnc-lesta)