MAHARATINEWS, Palangka Raya – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dan melek terhadap berbagai produk keuangan digital yang kini tumbuh pesat seiring kemajuan teknologi.
Ia menilai, kemampuan memahami sekaligus memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah. Perubahan pola transaksi dan pengelolaan keuangan akibat digitalisasi menuntut masyarakat untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami cara kerja dan risikonya.
Pipit menjelaskan bahwa sistem keuangan digital telah menggeser kebiasaan lama yang mengandalkan metode konvensional. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kesiapan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Era digital bergerak sangat cepat. Jika masyarakat tidak dibekali pemahaman yang cukup, mereka bisa saja dirugikan atau menjadi korban praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab,” katanya, Selasa (3/2/2026).
Lebih lanjut, Pipit menyoroti sejumlah potensi risiko yang mengintai apabila literasi keuangan digital masih rendah. Di antaranya adalah maraknya penipuan daring, kesalahan dalam penggunaan aplikasi keuangan, hingga lemahnya posisi masyarakat karena tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan digital tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, hingga dunia pendidikan, agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat, Pipit menyatakan Komisi I DPRD Kalteng berkomitmen untuk mendukung berbagai program dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan digital. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan serta dorongan regulasi yang berpihak pada perlindungan konsumen.
Dengan literasi keuangan digital yang lebih baik, Pipit berharap masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati manfaat teknologi secara optimal, seperti kemudahan bertransaksi, akses layanan keuangan yang lebih luas, serta pengelolaan keuangan yang lebih efisien, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi daerah. (mnc-neha)