MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkai dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal, Senin (20/4/2026).
Rapat ini menegaskan satu hal penting: pengendalian inflasi tidak cukup hanya menjaga stok, tetapi harus ditopang distribusi yang cepat dan respons pemerintah daerah.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir tersebut diikuti secara virtual oleh daerah, termasuk Pemprov Kalteng yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa persoalan inflasi, khususnya komoditas pangan, kerap tersendat bukan karena kekurangan pasokan, melainkan lemahnya distribusi dan lambannya respons di daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawal stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan aktif daerah, terutama dalam memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng bergerak memperkuat langkah konkret di lapangan. Atas instruksi Gubernur Agustiar Sabran, pemerintah daerah akan mengintensifkan program intervensi seperti pasar murah, Gerakan Pangan Murah, hingga penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Ia menilai langkah tersebut menjadi strategi penting untuk menekan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang momen-momen rawan inflasi.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta implementasi jaminan produk halal. Kedua program ini dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor agar tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar berdampak di lapangan.
Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan antarinstansi di daerah. Fokus utamanya adalah memastikan distribusi pangan tetap stabil, program nasional berjalan efektif, dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak oleh fluktuasi harga.
Dengan tekanan inflasi yang terus menjadi isu nasional, langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah kini menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal.
