MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyalurkan 600 ekor sapi kurban ke seluruh 14 kabupaten/kota menjelang Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial terhadap masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
Distribusi hewan kurban ini telah memasuki tahap pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Surat Plt. Sekda Kalteng Nomor 400.9.1/415/DPMDes/V/2025 tanggal 9 Mei 2025. Alokasi anggaran bersumber dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah menetapkan bahwa, bantuan ini merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan menjelang hari besar keagamaan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Kalteng, H. Aryawan, menegaskan bahwa distribusi hewan kurban ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Penyaluran 600 ekor sapi kurban yang telah tertuang dalam APBD murni 2025 tetap berjalan. Ini adalah wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan. Kami pastikan proses distribusi berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Aryawan, Rabu (4/6/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa upaya tambahan berupa penyaluran hewan kurban ke desa-desa masih dalam tahap pengusulan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai Surat DPMDes Kalteng Nomor 411.1/538/DPMD/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025.
Menurut Aryawan, apabila usulan tersebut disetujui, maka cakupan penerima manfaat akan semakin luas. Hal ini selaras dengan misi Pemprov Kalteng untuk memperkuat integrasi sosial dan pemerataan kesejahteraan antarwilayah.
“Rencana penambahan hewan kurban sedang kami dorong agar dapat menjangkau lebih banyak desa. Ini bagian dari strategi memperkuat ketahanan sosial di daerah,” tambahnya.
Penyaluran hewan kurban oleh pemerintah tidak hanya berperan dalam aspek religius, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial. Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan ketimpangan wilayah, program semacam ini menunjukkan pentingnya intervensi negara dalam memperkuat jaring pengaman sosial.
Secara umum, kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan Kalteng yang menekankan pemerataan, solidaritas, dan kepedulian terhadap masyarakat rentan.
Langkah konkret seperti ini menjadi penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat rasa kebersamaan antarkomunitas di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)
