MAHARATIMEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyoroti lemahnya peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota. Ia menilai tim tersebut belum maksimal menjalankan tugasnya dalam meredam konflik antara masyarakat dan perusahaan.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” tegas Bambang kepada wartawan, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penyelesaian konflik.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” ujarnya.
Bambang mendesak agar Tim PKS di kabupaten/kota menyampaikan laporan perkembangan kasus secara berkala. Hal ini, katanya, akan mencegah konflik berlarut-larut dan mengurangi ketidakpastian di masyarakat.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” ungkap Legislator dari Dapil Kalteng V tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas Tim PKS di lapangan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun mekanisme koordinasi. Menurutnya, upaya pencegahan konflik jauh lebih penting daripada penanganan setelah masalah membesar.
“Kita ingin tim ini benar-benar jadi ujung tombak, sehingga konflik tidak melebar dan tidak menimbulkan keresahan sosial,” tandasnya.
Dorongan ini diharapkan menjadi momentum perbaikan kinerja Tim PKS di seluruh kabupaten/kota, sehingga penyelesaian konflik sosial dapat lebih cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (mnc-lesta)