MAHARATINEWS, Palangka Raya — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat penurunan persentase penduduk miskin pada September 2025. Berdasarkan rilis resmi BPS, angka kemiskinan turun menjadi 4,94 persen atau menurun 0,25 persen poin dibandingkan Maret 2025.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan capaian tersebut dalam siaran pers yang dirilis pada Kamis (5/2/2026). Ia menegaskan bahwa penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 4,94 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Maret 2025,” ujar Agnes.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 141,75 ribu orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 6,05 ribu orang dibandingkan periode Maret 2025. Penurunan terutama terjadi di wilayah perkotaan dengan persentase kemiskinan sebesar 4,84 persen atau turun 0,62 persen poin.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan tercatat sebesar 5,02 persen. Angka ini mengalami peningkatan tipis sebesar 0,05 persen poin dibandingkan Maret 2025.
Agnes menjelaskan bahwa Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp683.664 per kapita per bulan. Nilai tersebut meningkat 4,53 persen dibandingkan Maret 2025. Komposisi terbesar berasal dari kebutuhan makanan sebesar 76,94 persen atau Rp526.003, sedangkan kebutuhan bukan makanan sebesar 23,06 persen atau Rp157.661.
“Peningkatan Garis Kemiskinan ini dipengaruhi oleh naiknya harga kebutuhan pokok serta komponen nonmakanan,” jelasnya.
Selain itu, BPS juga mencatat perbaikan kualitas kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 0,829 menjadi 0,611, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,189 menjadi 0,113.
Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah memiliki 4,62 anggota rumah tangga. Dengan demikian, Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata mencapai Rp3.158.528 per bulan.
Agnes berharap hasil ini dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah. (mnc-neha)
