MAHARATINEWS, Palangka Raya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla yang digelar secara daring, Kamis (22/1/2026).
Rapat ini diikuti Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan pentingnya kesiapan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, khususnya menjelang musim kemarau. Sambutan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kalteng, Noor Aswad. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus menjadi fokus utama sejak awal.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” ujar Noor Aswad.
Noor juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, penguatan posko utama dan pos lapangan di wilayah rawan perlu dilakukan secara konsisten untuk memperluas jangkauan pengendalian karhutla.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, memaparkan mekanisme penanganan karhutla selama Status Siaga Darurat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017.
“Penanganan karhutla dalam status siaga darurat dilakukan secara terpadu, mulai dari pengkajian cepat, penguatan posko, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan, patroli gabungan, hingga pemantapan sarana pemadaman dan penegakan hukum,” kata Alpius.
Ia menambahkan, langkah teknis juga mencakup optimalisasi sumur bor, pembuatan sekat bakar dan sekat kanal, mobilisasi relawan, penggunaan sistem peringatan dini, serta penyebaran informasi larangan dan bahaya karhutla kepada masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Anton Budiyono, mengingatkan bahwa faktor iklim harus menjadi perhatian serius.
“BMKG memprediksi El Nino lemah berpotensi terjadi pada tahun 2026 dan musim kemarau berpotensi sifatnya sebagian di bawah normal sehingga perlu peningkatan kesiapsiagaan seluruh pihak,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah demi mewujudkan pengendalian karhutla yang berkelanjutan serta Kalimantan Tengah bebas kabut asap. (mnc-lesta)