MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menegaskan komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan ratusan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalteng, Jalan S Parman, Senin (1/9/2025).
“Kami tidak hanya sekadar berjanji, tetapi akan meneruskan aspirasi ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat DPR RI di Jakarta,” tegas Arton saat menemui massa aksi.
Arton juga memberikan apresiasi terhadap sikap tertib para mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, cara tersebut mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Mahasiswa bukan identik dengan rusuh, begitu juga dengan masyarakat. Mereka punya sopan santun, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga ketenteraman serta keamanan daerah. Itu luar biasa,” ujarnya.
Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus menyampaikan sepuluh tuntutan penting yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dari Aliansi September Hitam, tuntutan yang disuarakan antara lain mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, serta mencabut UU TNI. Selain itu, mereka juga menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan serta mendesak evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Cipayung Plus menekankan beberapa hal, termasuk desakan agar DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri, penolakan kenaikan gaji DPRD Kalteng, serta permintaan agar DPRD membuat perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh. Mereka juga menolak kenaikan PBB/NJOP dan tarif BPJS di Kalteng.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi momentum bagi DPRD Kalteng untuk memperkuat perannya sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Arton menegaskan, lembaganya akan terus menjaga komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial di Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)