Maharati News – Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat pertemuan dengan tenaga pendamping profesional program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) wilayah barat tahun 2023 di Pangkalan Bun, Rabu (6/9/23).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr H Kaspinor, SE.Msi mengatakan, tenaga pendamping profesional P3MD Provinsi Kalteng utamanya di wilayah Barat diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan pendampingan kepada desa-desa, terutama dalam peningkatan status desa.
Disampaikannya, sesuai dengan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Indeks Desa Membangun. Provinsi Kalimantan Tengah dari total 1.432 desa, masih memiliki 229 desa berstatus tertinggal.
“Pemerintah Provinsi Kalteng baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga perangkat di desa, diminta agar dapat bersinergi bersama-sama membangun desa-desa di Kalteng. Selain itu diharapkan para pendamping desa dapat lebih bekerja keras lagi, demi pembangunan desa berkelanjutan,” ucapnya.
Pemprov Kalteng pada Tahun 2023 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menganggarkan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Pendamping Profesional P3MD dalam bentuk Bantuan Operasiol (BOP).
“Bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi bagi tenaga pendamping profesional P3MD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” harap Kaspinor.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kalteng H Aryawan dalam laporannya menyampaikan, tambahan honorarium TPP P3MD sudah masuk di triwulan IV Tahun 2023. Namun, untuk pencairannya masih pada triwulan III.
“Sejauh ini jumlah tenaga pendamping profesional se-Kalimantan Tengah ada 631 orang. Sementara untuk jumlah tenaga pendamping wilayah barat totalnya 196 orang,” bebernya.
Adapun rincian 196 tenaga pendamping wilayah barat terdiri dari Kabupaten Sukamara 14 orang, Seruyan 41 orang, Lamandau 38 orang, Kotawaringin Timur, 76 orang dan Kotawaringin Barat 27 orang.
“Dengan total pagu anggaran wilayah barat, Rp 988.900.000,- dan total keseluruhan pagu untuk tambahan honorarium, Rp 3.199.900.000,” pungkasnya. (Perdi/MN).