MAHARATINEWS – Palangka Raya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kalteng. RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Jalan S. Parman, Palangka Raya, Selasa (4/2/2025).
Rapat ini membahas berbagai program strategis dalam Anggaran Tahun 2025 yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, memimpin langsung jalannya rapat. Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, H. Aryawan.
Dalam pertemuan ini, berbagai isu strategis dibahas, termasuk kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan kelembagaan desa.
Kepala Dinas H. Aryawan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kami berharap melalui pertemuan ini, Dinas PMD Kalteng dapat menguatkan program dan kegiatan yang lebih matang dan terarah. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Aryawan.
Selain itu, Aryawan juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan desa. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kedua pihak menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas program yang dijalankan.
“Rapat ini menjadi wadah penting bagi kami untuk menyelaraskan visi pembangunan desa dengan DPRD, sehingga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kalteng menyambut baik rencana program Dinas dan menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif dalam implementasi kebijakan.
“Kami mendukung penuh langkah Dinas PMD Kalteng dalam memperkuat pemberdayaan desa. Harapannya, semua program yang dirancang dapat berjalan sesuai target dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” kata Lohing Simon.
Dengan adanya RDP ini, diharapkan program pemberdayaan desa di Kalimantan Tengah dapat lebih terarah dan selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan provinsi yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera.