MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor usaha perkebunan melalui penguatan data dan pengawasan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R Badjuri, dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait seperti BPS dan GAPKI Kalteng, bertempat di Aula Disbun, Senin (16/6/2025).
“Ini bentuk tindak lanjut atas arahan Pak Gubernur. Kami mulai secara bertahap sesuai instruksi Pak Sekda. Salah satu yang kami fokuskan adalah data penggunaan BBM oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kendaraan operasional, dan alat berat perusahaan,” ujar Rizky di hadapan peserta rapat.
Ia menjelaskan bahwa Disbun telah membagi wilayah kerja menjadi tiga zona: Barat, Tengah, dan Timur. Di zona Barat saja, terdapat 104 perusahaan besar swasta (PBS) yang tercatat memiliki lebih dari 2.800 kendaraan berpelat KH, sementara alat berat mencapai 1.431 unit.
“Kami lakukan identifikasi agar bisa diketahui kontribusinya secara konkret ke PAD,” jelas Rizky.
Di wilayah Tengah yang meliputi Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, dan sekitarnya, terdata 49 PBS dengan sekitar 753 kendaraan dan 482 alat berat. Sementara di wilayah Timur terdapat 20 PBS dengan lebih dari 1.000 kendaraan serta alat berat di atas angka 1.050 unit.
“Total alat berat di seluruh zona mencapai 2.518 unit,” sebut Rizky.
Terkait penggunaan BBM, Rizky menyampaikan bahwa konsumsi terbesar tercatat di zona Barat dengan pengeluaran sekitar Rp85 miliar per bulan.
“Namun yang kami soroti, beberapa PKS berkapasitas 75 ton per jam mencatat penggunaan BBM lebih rendah dari seharusnya. Ini yang harus kami verifikasi, apakah karena teknologi baru atau ada hal lain,” tegasnya.
Selain soal BBM, Rizky juga menyoroti komitmen PBS dalam hal program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Masih ada zona-zona yang belum aktif menjalankan program plasma. Data ini kami himpun dan akan kami sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh instansi teknis dan pengawas,” katanya.
Dari 301 PBS yang tercatat hingga akhir 2024, sebanyak 210 perusahaan sudah operasional dengan luas mencapai 1,36 juta hektare. Sementara 99 perusahaan lainnya belum operasional meskipun mengantongi izin untuk lahan seluas lebih dari 1,9 juta hektare.
“Kami juga terus memverifikasi status aktivitas mereka agar tidak ada lahan tidur,” ucap Rizky.
Ia menambahkan bahwa dari seluruh luas izin PBS yang beroperasi, sekitar 244.000 hektare atau 17,96 persen merupakan kebun milik masyarakat.
“Sudah ada 132 PBS yang menyalurkan program plasma, tapi masih ada 78 PBS yang belum. Ini menjadi catatan serius,” ujarnya.
Rizky menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menyiapkan skema pengawasan terpadu.
“Kami akan terus perkuat koordinasi dengan stakeholder dan mengajak PBS bersikap terbuka. Data ini akan kami dorong agar bisa dimanfaatkan Dispenda dan Badan Keuangan untuk mendongkrak PAD,” tutupnya.
Asisten Herson B Aden menambahkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit. Namun, pendapatan daerah dari sektor ini masih belum optimal.
“Potensi pendapatan daerah dari sektor perkebunan masih belum optimal. Kita perlu melakukan pendataan secara benar dan pengawasan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Herson.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik,” tambahnya.
Herson juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan pengawasan.
“Kita perlu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan pengawasan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kerugian,” ujarnya.
Dengan demikian, Herson berharap bahwa optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perkebunan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik. (mnc-red)