MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 untuk mendengarkan jawaban Pemerintah Provinsi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (15/10/2025).
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, yang mewakili Gubernur, menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,105 triliun. Namun, dana transfer pusat mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun.
“Penurunan dana transfer ini memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen menutup defisit sebesar Rp266 miliar tanpa mengorbankan program prioritas,” tegas Leonard.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Leonard menekankan komitmen pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM melalui Program Huma Betang yang selaras dengan program nasional Koperasi Merah Putih.
Kepada Fraksi Partai Golkar, ia menyampaikan langkah efisiensi dan realokasi anggaran operasional, termasuk pengadaan kendaraan dinas, untuk menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Kami juga memperkuat sistem pajak digital dan mengoptimalkan kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng dan Jamkrida Kalteng,” ujarnya.
Menjawab Fraksi Gerindra, Leonard menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, serta pemerataan tenaga guru dan medis di wilayah terpencil.
“Pemerataan layanan publik kami lakukan melalui pengangkatan guru P3K dan digitalisasi pendidikan lewat platform PENA Kalteng,” jelasnya.
Sementara itu, kepada Fraksi Demokrat, Leonard menegaskan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
Ia juga menegaskan kepada Fraksi PKB bahwa penyusunan APBD tetap mengutamakan belanja wajib dan pengawasan ketat melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
Leonard menutup dengan apresiasi atas dukungan DPRD. “Kami berharap pembahasan APBD 2026 berjalan transparan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, dan dihadiri unsur Forkopimda, para asisten, kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)