MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mengawal proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 agar lebih berpihak pada masyarakat.
Ketua Panitia Khusus DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng, menyatakan bahwa RPJMD tidak boleh menjadi dokumen formalitas semata. Ia menekankan pentingnya substansi yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“RPJMD harus relevan dengan kondisi di lapangan dan dapat diterapkan secara nyata. Jangan hanya jadi dokumen perencanaan tanpa arah pelaksanaan,” tegas Yetro, Rabu (16/7/2025).
Senada, anggota Pansus, Rusdy, menyoroti struktur belanja yang dinilai belum cukup produktif. Ia mendorong peningkatan belanja modal dan pengurangan belanja operasional agar pembangunan berdampak langsung.
“Kalau ingin pembangunan terasa, alokasi anggaran harus diarahkan ke belanja modal, bukan habis di biaya rutin,” ujarnya.
Sementara itu, Ampera A.Y. Mebas mengingatkan agar ekonomi masyarakat lokal tak tersisih dalam kebijakan pembangunan.
“Petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan,” ucapnya.
Dari pihak eksekutif, Yuas Elko menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung penguatan ekonomi lokal.
“Kita berkomitmen mendorong program berbasis masyarakat agar pembangunan menyentuh langsung ke bawah,” katanya.
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan final penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029, yang diharapkan menjadi arah pembangunan Kalimantan Tengah secara inklusif dan berkelanjutan. (mnc-lesta).