MAHARATINEWS, Palangka Raya – Maraknya aktivitas angkutan batubara di jalur Palangka Raya–Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh.
Ia menegaskan, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang mengatur operasional angkutan tambang tersebut.
“Kebijakan terkait angkutan batubara harus dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah,” ujar Faridawaty.
Faridawaty menekankan bahwa peraturan lama perlu disesuaikan dengan regulasi baru, terutama dalam konteks perlindungan infrastruktur dan keselamatan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan volume angkutan batubara berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya mengakomodasi kepentingan industri, tetapi juga melindungi infrastruktur dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPW Partai NasDem Kalteng dan perwakilan dari Daerah Pemilihan I, ia juga mendorong adanya pengawasan lebih ketat serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak perusahaan.
Ia menilai bahwa keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan kebijakan.
“Infrastruktur jalan yang digunakan untuk kepentingan umum tidak boleh dikorbankan tanpa adanya tanggung jawab dari pihak terkait,” tambahnya.
Faridawaty juga mendorong evaluasi berkala terhadap dampak angkutan batubara. Menurutnya, regulasi yang ketat dan pengawasan yang maksimal adalah langkah penting untuk mencegah dampak negatif di masa mendatang.
“Jika regulasi dan pengawasan diperketat, maka dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir,” tandasnya. (mnc-red)