MAHARATINEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyusun proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
“Fraksi PKB meminta agar proyeksi PAD disusun lebih realistis dan konservatif, menghindari over estimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit yang tinggi,” tegas Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026, Selasa (15/10/2025).
Pipit menjelaskan, dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp7,105 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun. Selisihnya menimbulkan defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai setara. Menurutnya, ketidakseimbangan itu perlu diantisipasi sejak awal dengan perencanaan fiskal yang cermat.
“Fokus peningkatan PAD harus diarahkan ke sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. Pemerintah juga harus memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB mendorong agar alokasi belanja lebih difokuskan pada pelayanan publik, terutama bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya, supaya rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tetap proporsional,” tambah Pipit.
Selain itu, PKB juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan nasional untuk menghindari tumpang tindih anggaran, serta perlunya pengawasan anggaran yang transparan.
“Fraksi PKB berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran agar seluruh program benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat Kalteng,” tutupnya. (mnc-lesta)