MAHARATINEWS, Palangkaraya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai program bantuan sosial terintegrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur di Palangka Raya, dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung , Jumat (20/2/2026).
Agustiar menegaskan KHBS menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. Ia menyebut kartu tersebut dirancang agar masyarakat kurang mampu dapat memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, serta dukungan peningkatan ekonomi keluarga.
“Kartu Huma Betang Sejahtera ini menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Kami ingin warga, terutama di wilayah pedalaman, merasakan manfaat nyata dari program ini,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan program dilakukan di tengah keterbatasan fiskal daerah. APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah tetap mengarahkan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Pemprov juga menerapkan sistem digital dalam pengelolaan KHBS. Setiap transaksi bantuan tercatat secara elektronik untuk meningkatkan transparansi serta mencegah duplikasi penerima. Selain itu, pemerintah membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat koordinasi hingga tingkat desa dan kelurahan guna memastikan akurasi data penerima.
Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa peluncuran KHBS menandai dimulainya distribusi kartu kepada keluarga tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperbarui secara berkala. Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 279.434 keluarga ditargetkan menerima kartu.
Peluncuran ini juga dirangkai dengan pelepasan bantuan pangan untuk 14 kabupaten/kota sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri serta mendukung pengendalian inflasi daerah. (mnc-neha)