MAHARATINEWS, Jakarta – Gubernur Kalimantan Tengah kembali mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pertemuan resmi bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, Gubernur Kalteng membahas optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penguatan ketahanan pangan nasional. Pertemuan berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Gubernur secara terbuka memaparkan tantangan nyata yang dihadapi Kalimantan Tengah, khususnya terkait tata ruang wilayah yang sebagian besar masih berstatus kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan kebijakan anggaran yang adaptif dan berpihak pada upaya pencegahan bencana lingkungan.
“Sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan. Sisanya, 19 persen Area Penggunaan Lain menjadi zona penyangga yang sangat menentukan keberlanjutan ekosistem,” ujar Gubernur.
Menurutnya, zona penyangga tersebut memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus melindungi kawasan hutan dari tekanan aktivitas manusia. Karena itu, ia mendorong agar pemanfaatan DBH-DR dapat lebih fleksibel dan tepat sasaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur lingkungan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai sebagai bagian dari pengelolaan tata air terpadu. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mencegah banjir di musim hujan dan menjaga kelembapan lahan gambut saat kemarau.
“Ketersediaan air yang terjaga adalah kunci pencegahan Karhutla. Normalisasi sungai bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Selain isu kehutanan, Gubernur menegaskan komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut Kalteng siap menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut positif gagasan dan pendekatan yang disampaikan. Ia menilai inisiatif Pemprov Kalteng sejalan dengan agenda nasional dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Kami mendukung optimalisasi DBH-DR sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kolaborasi lintas sektor,” kata Raja Juli Antoni.
Pertemuan ini menegaskan posisi Kalimantan Tengah sebagai daerah strategis dalam agenda lingkungan hidup dan ketahanan pangan, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun dengan pendekatan berkelanjutan dan bertanggung jawab. (mnc-lesta)