MAHARATINEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta jajaran pejabat struktural dan manajerial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mempercepat transformasi birokrasi agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berintegritas. Arahan itu ia sampaikan dalam kegiatan pembinaan pejabat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (18/2/2026).
Agustiar menegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan kebutuhan nyata daerah untuk menghadirkan layanan publik yang bersih, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar bekerja profesional serta menjauhi praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Saya tidak memberi ruang bagi penyimpangan kewenangan. Namun, negara melindungi ASN yang bekerja sesuai aturan dan menjunjung integritas,” tegas Agustiar.
Ia juga meminta pejabat eselon II, III, dan IV menyatukan langkah mendukung visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran tahun ini harus dijawab dengan kerja yang lebih kolaboratif, inovatif, dan fokus pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga.
Agustiar memastikan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang segera diluncurkan menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman. Pemerintah, kata dia, akan mengawal agar penerima manfaat tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong kemandirian daerah, penguatan kualitas pelayanan publik, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap program nasional.
“ASN harus menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, dan responsif terhadap isu sosial di lapangan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Edy Pratowo mengingatkan aparatur sipil negara menjaga disiplin kerja dan tetap mendukung program prioritas nasional di tengah efisiensi anggaran. “Saya berharap seluruh jajaran kompak mengawal peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” katanya.
Sementara itu, Plt. Sekda Leonard S. Ampung meminta perangkat daerah memastikan program berjalan tepat sasaran hingga tingkat desa dan kelurahan. “Kepala perangkat daerah harus mengawal dan mengawasi agar bantuan sampai kepada keluarga penerima manfaat,” ujarnya. (mnc-lesta)