MAHARATINEWS, Palangka Raya – Kesenjangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang dinilai belum adil dan merata, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman dan daerah terpencil.
Dalam pernyataannya pada Senin (14/4/2025), Wengga menekankan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah-daerah pelosok terus kekurangan tenaga medis. Ketimpangan ini, menurutnya, menghambat cita-cita pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh provinsi.
“Tenaga kesehatan jangan hanya terpusat di perkotaan. Kita harus pastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, bisa mendapatkan layanan yang sama,” ujar politikus muda dari Partai Gerindra tersebut.
Ia menilai bahwa permasalahan ini bukan semata soal jumlah tenaga medis, melainkan menyangkut sistem distribusi yang belum tertata dengan baik. Menurut Wengga, pemerintah daerah harus lebih serius dalam menyusun kebijakan afirmatif untuk mendorong pemerataan tenaga medis ke seluruh pelosok Kalteng.
“Ini bukan soal tidak adanya tenaga, tapi bagaimana menata sistem distribusinya. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah sengaja membiarkan daerah tertentu kekurangan tenaga medis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wengga menyebut bahwa pemerataan tenaga kesehatan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat. Ia menekankan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang layak adalah bagian dari keadilan sosial yang wajib dirasakan seluruh warga, tanpa terkecuali.
“Kita ingin semua warga Kalteng, baik di kota maupun pelosok, memiliki hak yang sama untuk sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak,” katanya.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk tidak menunda-nunda penyelesaian persoalan ini. Menurutnya, sudah saatnya kebijakan afirmatif dan langkah konkret diambil, agar ketimpangan distribusi tenaga medis tidak menjadi masalah klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Sorotan dari DPRD ini mencerminkan kegelisahan banyak pihak atas lemahnya pemerataan akses pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat memperlebar jurang ketidakadilan sosial di Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)