MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendorong penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) melalui sosialisasi kode etik, disiplin, serta pencegahan paham radikal.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2025, di Aula BKD Kalteng dan diikuti oleh perwakilan ASN dari seluruh perangkat daerah.
Kepala BKD Kalteng, Lisda Arriyana, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam membentuk ASN yang berkarakter dan profesional.
“Kami berharap para ASN benar-benar memahami kode etik dan kode perilaku sebagai landasan dalam bekerja. Komitmen terhadap netralitas dan integritas adalah fondasi pemerintahan yang bersih,” ujarnya dalam laporan pembukaan.
Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Ia menekankan bahwa ASN bukan hanya pelayan publik, tetapi juga representasi dari wajah pemerintah di mata masyarakat.
“ASN harus jadi teladan. Tugas kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan dan prinsip BerAKHLAK tertanam kuat dalam pelayanan sehari-hari,” tegas Leonard.
Selama dua hari, para peserta menerima berbagai materi krusial, termasuk penanganan benturan kepentingan, disiplin ASN, serta strategi mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Materi disampaikan oleh narasumber dari BKN Regional VIII dan Densus 88, yang memberikan penguatan khusus pada ancaman paham ekstrem yang menyusup di lingkungan birokrasi.
Sosialisasi ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang tangguh, netral, serta mampu menjaga keutuhan NKRI, sejalan dengan visi Kalteng Maju dan Berkah. (mnc-lesta)