MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi lintas sektor.
Salah satu langkahnya adalah menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025).
Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor strategis.
“Rakor ini bukan hanya soal administrasi, tapi momen strategis untuk menyatukan langkah. Kita ingin sektor-sektor potensial seperti pertambangan dan perkebunan dapat menyumbang PAD secara maksimal,” ujar Leonard dalam laporannya.
Ia menyebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta PP Nomor 35 Tahun 2023, pemerintah daerah diberi ruang untuk memperkuat fiskal melalui pajak dan retribusi daerah. Namun hingga kini, potensi riil dari berbagai sektor masih belum tergarap optimal.
“Jika seluruh wajib pajak patuh, tertib, dan transparan, maka pendapatan kita akan meningkat signifikan. Itu akan menjadi fondasi kuat untuk membiayai pembangunan, terutama program prioritas seperti Huma Betang,” tambahnya.
Senada, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyoroti perlunya keseriusan semua pihak, terutama pelaku usaha, dalam mendukung optimalisasi pendapatan. Ia menyampaikan hal itu dengan nada tegas di hadapan peserta rakor.
“Kalau tidak ada uang, bagaimana kita bangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan? Tapi kalau PAD naik, kita bisa bangun semua. Ini soal kesadaran dan komitmen,” kata Gubernur.
Ia juga menyinggung rendahnya kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Saya tidak ingin hanya seremoni. Kalau tidak mau patuh, jangan berharap mendapat kemudahan dari pemerintah,” ujarnya.
Gubernur menginstruksikan agar seluruh perusahaan menyetor pajak kendaraan, membeli BBM di Kalteng, dan menabung di bank lokal.
“Syaratnya satu. Kalau mau urus izin cepat, tunjukkan kontribusi ke daerah. Jangan main-main,” tegasnya.
Rakor ini dihadiri pimpinan OPD, BUMD, asosiasi usaha, serta perwakilan perusahaan besar. (mnc-lesta)