MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya menjaga hak-hak masyarakat adat sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Penegasan ini disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung yang hadir mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran dalam Seminar Internasional International Day of the World’s Indigenous People Pumpung Hai Borneo di Betang Hapakat Palangka Raya, Kamis (21/8/2025).
Leonard menilai, filosofi Huma Betang merupakan dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat Dayak yang menekankan musyawarah, toleransi, dan kebersamaan. Nilai ini, kata dia, sejalan dengan prinsip demokrasi yang saat ini diusung dunia modern.
“Demokrasi sejati telah lama hidup dalam budaya Dayak. Filosofi Huma Betang menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai landasan hidup masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leonard menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh meninggalkan akar budaya dan identitas lokal. Pemprov Kalteng berkomitmen merawat kearifan lokal agar pembangunan tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
“Masa depan Kalimantan Tengah akan semakin kuat apabila ditopang oleh akar budaya yang kokoh dan semangat demokrasi yang sehat,” tambahnya.
Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis mengenai pengakuan hak adat, perlindungan hutan, hingga partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan filosofi Huma Betang, Pemprov Kalteng optimistis mampu membawa daerah melangkah maju tanpa meninggalkan nilai luhur budaya.
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, FORKOPIMDA, tokoh adat, dan tokoh masyarakat se-Kalimantan. (mnc-lesta)