MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menegaskan bahwa lambannya perbaikan sejumlah ruas jalan di daerah bukan disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah, melainkan akibat penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Jalan negara itu pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi, penanganan dan pembiayaannya berasal dari Kementerian PUPR. Kalau anggaran pusat menurun, otomatis berdampak ke daerah,” ujar Lohing, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, seluruh ruas jalan berstatus jalan negara berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, sementara pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Balai PUPR di daerah. Menurutnya, dengan kondisi geografis Kalteng yang luas dan sebagian besar terdiri dari hutan serta lahan gambut, dukungan anggaran pusat sangat krusial.
“Sebelum tahun 2025, rata-rata dana dari pusat mencapai sekitar Rp1 triliun untuk penanganan jalan di Kalteng. Sekarang, turun hingga tidak sampai 30 persen dari angka itu. Jelas sekali, ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah memperbaiki jalan,” bebernya.
Ia mengungkapkan, akibat keterbatasan anggaran, banyak jalan penghubung antar kabupaten dan desa yang kini rusak berat, terutama di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian serta perkebunan. “Dengan wilayah seluas ini dan kondisi geografis yang menantang, seharusnya alokasi anggaran dari pusat justru ditingkatkan, bukan dikurangi,” tegasnya.
Lohing juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa. Menurutnya, daerah seperti Murung Raya, Gunung Mas, dan Seruyan membutuhkan perhatian lebih karena masih banyak jalan yang belum layak dilalui. “Kami berharap pemerintah pusat lebih proporsional dalam pembagian anggaran. Infrastruktur harus dibangun merata agar ekonomi masyarakat pedesaan ikut bergerak,” pungkasnya. (mnc-lesta)