MAHARATINEWS, Palangka Raya — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi mengesahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Akhir Tahun Anggaran 2024.
Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-10 Penutupan Masa Persidangan II sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, di ruang rapat DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).
Ketujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN, menyatakan persetujuan. Namun, masing-masing fraksi turut menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Rahardian Fani, menyoroti isi LKPJ yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Ia menegaskan pentingnya reformulasi strategi ekonomi daerah agar tidak hanya bergantung pada sektor primer.
“Ekonomi kita belum kokoh. Ketergantungan pada tambang dan sawit menjadikan daerah rentan fluktuasi global,” katanya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Asdy Narang memberikan apresiasi atas capaian kinerja Gubernur Kalteng sepanjang tahun 2024.
“Kami sampaikan terima kasih kepada gubernur beserta jajaran yang telah menunjukkan kinerja positif dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
Fraksi PKB turut memberikan masukan agar laporan LKPJ dibuat lebih komprehensif dan pendapatan daerah dioptimalkan.
“Kita ingin anggaran benar-benar menyentuh sektor prioritas, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan,” tegas Habib Abdul Rasyid.
Pengesahan rekomendasi LKPJ ini menjadi langkah awal penting untuk menyusun kebijakan pembangunan tahun berikutnya, dengan harapan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)