MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat validitas data desa melalui sistem digital SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintahan Desa). Aplikasi ini tak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga fondasi pengambilan kebijakan Program Huma Betang.
Kepala Dinas PMD Kalteng melalui Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bernie Saputra, menjelaskan bahwa fitur utama dalam SIAPDes adalah basis data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diinput langsung oleh operator desa yang telah dilatih.
“Data ini kami sesuaikan dengan buku administrasi kependudukan sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016, kemudian disandingkan dengan SIDARA sebagai sistem data sektoral PMD. Tujuannya agar kebijakan dalam Program Huma Betang punya pijakan data yang valid,” jelas Bernie saat ditemui usai Bimtek SIAPDes, Senin (21/7/2025).
Proses sinkronisasi saat ini masih melalui akses portal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), namun ke depan akan ditingkatkan menjadi sistem web service agar setiap perubahan data di desa otomatis terhubung ke pusat.
“Kalau data sudah sinkron, maka setiap kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial, bisa langsung disesuaikan dengan realitas di lapangan. Misalnya satu keluarga terdata lengkap, bantuan tidak akan salah sasaran,” ujarnya.
Melalui SIAPDes, Pemerintah Provinsi Kalteng membangun sistem satu data desa yang kuat, sebagai dasar kebijakan yang adil dan terarah, sejalan dengan semangat Huma Betang. (mnc-red)
