MAHARATINEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menegaskan pentingnya langkah strategis untuk mengantisipasi potensi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada tahun anggaran 2026–2027.
“RPJMD ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Kalteng, kami sangat mendukung. Tetapi ada langkah-langkah tertentu yang mungkin bisa menghambat karena anggaran,” ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng itu, Selasa (29/7/2025).
Tomy mengkhawatirkan proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai dapat mengganggu pencapaian target pembangunan. Salah satu penyebab utama, kata dia, adalah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Tidak harus berharap dari transfer pusat. PAD kita perlu ditekan dan dimaksimalkan, salah satunya lewat BUMD dan pajak-pajak daerah,” tegas Wakil Ketua Komisi III ini.
Ia menilai, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi solusi kunci agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
“BUMD itu dimodali pemerintah, jadi harus ada feedback untuk daerah. Genjot dong PAD-nya. Maksimalkan kinerjanya, tekan agar bisa menghasilkan,” ucapnya.
Tomy juga menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen RPJMD. “RPJMD memang prediksi, tapi harus berdasarkan dasar yang kuat. Jangan asal masukkan angka,” katanya.
Ia mempertanyakan proyeksi penurunan APBD, mengingat tren sebelumnya justru meningkat. DPRD, kata Tomy, mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret agar penurunan anggaran tidak menjadi penghambat pencapaian visi pembangunan jangka menengah.
Dengan strategi tepat, diharapkan RPJMD tetap berjalan sesuai target dan pembangunan Kalteng terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat. (mnc-lesta)