MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan, penanganan konflik sosial tidak boleh hanya dilakukan setelah masalah muncul, tetapi harus dimulai dari langkah pencegahan sejak dini.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada Rakor Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Ballroom Seruyan III, Hotel M Bahalap, Kamis (30/10/2025).
Edy menjelaskan, pemetaan wilayah rawan, pembinaan komunikasi masyarakat, dan penegakan hukum secara adil menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial di Kalteng.
“Penanganan konflik tidak boleh bersifat reaktif. Pemerintah harus hadir lebih awal, melalui pendekatan pencegahan dan penguatan komunikasi sosial di masyarakat,” tegas Edy.
Menurutnya, sinergi antar unsur FORKOPIMDA memiliki peran vital dalam menciptakan koordinasi lintas sektor yang solid.
“FORKOPIMDA merupakan wadah strategis antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan lembaga lain untuk menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah,” ujarnya.
Pemprov Kalteng, lanjutnya, terus memperkuat berbagai forum masyarakat seperti FKDM, FKUB, FPK, dan FKPT untuk mendeteksi potensi kerawanan sosial dan memperkuat harmoni di daerah.
“Forum-forum ini menjadi garda terdepan dalam sistem peringatan dini dan penanganan dini konflik sosial. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” kata Edy.
Selain melalui forum resmi, Edy juga menekankan pentingnya kearifan lokal dan peran tokoh adat Dayak dalam menyelesaikan sengketa. Ia mencontohkan, penyelesaian sengketa lahan sawit di Kotawaringin Timur pada 2022 melalui sidang adat berhasil menurunkan ketegangan sosial.
“Pendekatan adat terbukti efektif karena masyarakat lebih menerima hasil yang lahir dari nilai-nilai lokal seperti keadilan dan perdamaian,” tandasnya.
Edy berharap, seluruh elemen masyarakat terus memperkuat kerja sama untuk menciptakan Kalteng yang aman, rukun, dan tangguh menghadapi potensi konflik sosial di masa depan. (mnc-lesta)