MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, dalam kondisi penurunan APBD, dua sektor utama yang wajib tetap menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan. Ia menilai, kedua sektor tersebut berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh dikorbankan karena keterbatasan fiskal. “Prinsipnya, kita tetap menyesuaikan kondisi fiskal, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Ansyari menjelaskan, berkurangnya TKD dari pusat otomatis berdampak pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan DPRD harus menentukan prioritas secara cermat agar program strategis tetap berjalan. “Kalau anggaran berkurang, otomatis pembangunan juga banyak yang harus dikurangi. Tapi nanti kita akan bahas bersama pemerintah daerah agar prioritasnya tetap terjaga,” katanya.
Ia juga menilai, efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan program vital, misalnya melalui penghematan pada pos belanja perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial. “Yang perlu dikurangi itu kegiatan seremonial dan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ansyari menyebut DPRD akan membahas lebih dalam bersama Badan Anggaran terkait langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
(mnc-lesta)