MAHARATINEWS, Palangka Raya — Berbagai persoalan mendasar di wilayah pedalaman masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam pelaksanaan Reses Perseorangan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026).
Juru Bicara Dapil III, Bryan Iskandar, menegaskan reses menjadi ruang penting bagi DPRD untuk memastikan persoalan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi sarana mendengar langsung suara masyarakat terkait kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya saat menyampaikan laporan hasil reses.
Dalam pelaksanaan reses yang berlangsung 5–12 April 2026, anggota DPRD menemukan masih banyak desa menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan rusak, minimnya jaringan listrik, hingga layanan internet yang belum memadai.
Masyarakat juga meminta percepatan pembangunan desa pedalaman serta peningkatan program penyerapan tenaga kerja guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Selain infrastruktur, persoalan pendidikan turut menjadi sorotan. Warga mengeluhkan minimnya tenaga pengajar di daerah terpencil dan berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap pengadaan guru serta pengangkatan tenaga honorer menjadi Guru Tidak Tetap (GTT).
“Sekolah-sekolah di pedalaman masih kekurangan tenaga pengajar. Ini harus menjadi perhatian serius agar kualitas pendidikan merata,” kata Bryan.
Di sektor ekonomi, masyarakat meminta bantuan bibit pertanian, sarana produksi peternakan dan perikanan, hingga alat pengolahan hasil pangan lokal guna mendukung pengembangan UMKM desa.
Sementara di bidang kesejahteraan, warga berharap adanya peningkatan layanan kesehatan ibu hamil, anak, dan lansia, serta dukungan pelestarian adat dan budaya lokal.
Tak hanya itu, kebutuhan akses internet berbasis Starlink juga menjadi aspirasi mendesak masyarakat desa guna membuka akses pendidikan, informasi, dan pelayanan publik.
Bryan menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan diperjuangkan agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Masyarakat masih menaruh harapan besar kepada pemerintah dan DPRD untuk membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (mnc-neha)