MAHARATINEWS, Palangka Raya — Infrastruktur desa yang rusak, keterbatasan layanan dasar, hingga kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Berbagai aspirasi tersebut disampaikan dalam laporan hasil reses yang dibacakan pada agenda Rapat Paripurna ke-4 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026).
Juru Bicara Dapil IV, Yetro M Yoseph, menegaskan kegiatan reses bukan hanya agenda formal lembaga legislatif, tetapi bagian penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui reses, kami turun langsung mendengar persoalan masyarakat dan memastikan aspirasi mereka menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, persoalan infrastruktur jalan desa menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan. Masyarakat meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan penghubung antar desa yang dinilai memprihatinkan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan desa sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat mengangkut hasil perkebunan dan kebutuhan sehari-hari,” kata Yetro.
Selain infrastruktur, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Warga berharap adanya pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal.
Di bidang kesejahteraan sosial, masyarakat pedesaan mengharapkan bantuan untuk rumah ibadah lebih diprioritaskan ke wilayah yang memiliki keterbatasan donatur dan sarana pendukung.
Tak hanya itu, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap insentif guru TK yang dinilai belum sebanding dengan beban tugas di lapangan.
Menurut Yetro, seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan diteruskan kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan mendatang.
“Kami berharap laporan ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (mnc-neha)