MAHARATINEWS, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi capaian pembangunan daerah, legislatif menilai kualitas perencanaan dan efektivitas program pemerintah masih perlu diperkuat agar berdampak langsung terhadap masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026), melalui laporan gabungan komisi DPRD yang dibacakan juru bicara, H. Sudarsono.
Dalam laporannya, DPRD menyebut sejumlah indikator makro pembangunan Kalimantan Tengah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,86, angka kemiskinan turun menjadi 4,94 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,97 persen, serta pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,80 persen.
“Secara umum DPRD memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025,” ujar Sudarsono di hadapan sidang paripurna.
Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah daerah. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara target dan realisasi beberapa indikator kinerja, termasuk program yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata atau outcome.
Legislatif juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya yang dinilai masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ke depan harus berbasis outcome, memiliki indikator yang jelas, terukur, dan disertai target waktu yang pasti,” tegas Sudarsono.
DPRD turut menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar anggaran yang disusun benar-benar menyasar program prioritas dan kebutuhan masyarakat. Menurut DPRD, Pemerintah Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus lebih fokus mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memastikan program pembangunan memberi dampak ekonomi yang nyata.
Selain itu, DPRD meminta gubernur lebih serius menindaklanjuti rekomendasi legislatif, termasuk terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
“Seluruh rekomendasi ini merupakan bentuk sikap kritis dan konstruktif DPRD sebagai mitra pemerintah daerah demi mendorong pembangunan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (mnc-neha)