MAHARATINEWS, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti capaian pelatihan sumber daya manusia (SDM) koperasi yang tercatat masih 0% dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Sorotan itu muncul dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026), saat DPRD menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah.
Juru Bicara DPRD Kalteng, H. Sudarsono, mengatakan capaian sektor koperasi memang menunjukkan perkembangan positif di sejumlah aspek, namun pembinaan SDM dinilai masih menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi pemerintah daerah.
“Dinas Koperasi dan UKM mencatat capaian progresif, tetapi pelatihan SDM koperasi masih 0 persen. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Sudarsono.
Menurut DPRD, lemahnya penguatan kapasitas SDM koperasi berpotensi menghambat daya saing koperasi dan pelaku UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka dan berbasis digital.
Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melakukan penataan koperasi aktif dan tidak aktif secara menyeluruh, sekaligus memperkuat keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Penguatan koperasi desa sangat penting agar ekonomi masyarakat di tingkat bawah benar-benar bergerak dan mandiri,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah mempercepat digitalisasi koperasi dan UMKM agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar modern.
Legislatif menilai transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah tidak tertinggal dari daerah lain.
DPRD juga mengingatkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan tidak cukup hanya melalui bantuan modal, tetapi harus dibarengi peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, dan adaptasi teknologi.
“Kalau SDM koperasi tidak diperkuat, maka sulit bagi koperasi dan UMKM untuk naik kelas,” kata Sudarsono.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah lebih serius membangun sektor koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama penggerak ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah. (mnc-red)