MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menyoroti penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dari Rp9,8 triliun menjadi Rp8,3 triliun. Ia menilai kondisi ini harus direspons dengan strategi serius untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan aturan terkait opsen pajak. Pembagiannya sekarang lebih besar ke kabupaten, sehingga berpengaruh besar terhadap pendapatan provinsi,” ujar Ansyari, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor menjadi yang paling terdampak. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi mencari sumber penerimaan baru, seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan.
“Pemerintah provinsi pun sudah menyampaikan bahwa mereka akan berupaya maksimal. Kita di DPRD tentu mendukung agar pendapatan ini bisa dioptimalkan,” tambahnya.
Selain menyoroti penurunan pendapatan, DPRD juga memberi perhatian pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal dalam menyumbang dividen.
Dalam pemandangan umum Dewan pada rapat paripurna ke-20, beberapa fraksi menyinggung lemahnya kontribusi BUMD, termasuk Bank Kalteng yang hingga kini belum mengumumkan hasil RUPS.
“Dividen BUMD dinilai kurang maksimal. Kita juga tahu salah satu BUMD kita, yakni Bank Kalteng, hingga kini masih belum mengumumkan terkait RUPS-nya. Jadi, kita tunggu dulu perkembangannya,” kata Ansyari.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal langkah pemerintah provinsi dalam menjaga keseimbangan fiskal. Evaluasi BUMD, pemetaan potensi pajak, hingga penyesuaian strategi keuangan daerah akan menjadi agenda penting ke depan.
“Harapannya, meski APBD turun, pelayanan publik tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu,” tegas Ansyari. (mnc-lesta).