MAHARATINEWS, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat langkah strategis pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo memimpin rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan sektor kehutanan sebagai tindak lanjut langsung pertemuan Gubernur Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Jakarta, Kamis (5/2/2025),
Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Edy Pratowo menegaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan memastikan kebijakan pusat benar-benar diterjemahkan menjadi program konkret yang menyentuh kebutuhan daerah.
“Kami tidak ingin pertemuan dengan kementerian berhenti sebagai wacana. Hari ini kami menyatukan langkah agar usulan daerah segera masuk tahap implementasi,” kata Edy Pratowo.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan. Edy menilai DBH-DR harus dimanfaatkan secara strategis guna memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana ekologis.
“Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan dan gambut yang luas. Karena itu, kebijakan kehutanan harus presisi, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu prioritas yang mengemuka adalah normalisasi sungai dan penguatan tata kelola air. Menurut Edy, pengelolaan tata air yang baik akan menjaga cadangan air sepanjang tahun, menekan potensi banjir, dan mempertahankan kelembapan lahan gambut saat musim kemarau.
“Kalau air terjaga, risiko kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan. Pencegahan selalu lebih murah dan lebih manusiawi dibanding penanggulangan,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan program kehutanan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Kita ingin pengelolaan hutan tidak hanya lestari, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi warga,” kata Herson.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Kalteng menegaskan sikap proaktif dalam mengawal kebijakan kehutanan nasional agar selaras dengan karakteristik wilayah Bumi Tambun Bungai dan menjawab tantangan perubahan iklim secara nyata. (mnc-lesta)
