MAHARATINEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengumpulkan jajaran manajemen PT Bank Kalteng dalam forum silaturahmi di Istana Isen Mulang, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan ini tidak hanya bernuansa ramah tamah, tetapi juga menjadi ajang evaluasi peran strategis bank daerah dalam mendorong ekonomi Kalteng.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Bank Kalteng tidak boleh sekadar berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi harus tampil sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bank Kalteng punya peran besar. Jangan hanya jadi tempat transaksi, tapi harus hadir memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kualitas pelayanan yang dinilai harus terus ditingkatkan. Gubernur meminta seluruh jajaran bank mengedepankan etika, profesionalitas, dan pendekatan humanis dalam melayani nasabah.
“Pelayanan jangan kaku. Budayakan senyum, sapa, dan salam. Masyarakat harus merasa dihargai, bukan sekadar dilayani,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penyaluran program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang melibatkan Bank Kalteng sebagai mitra utama. Gubernur mengingatkan agar proses penyaluran bantuan berjalan transparan, cepat, dan tepat sasaran.
“Ini menyangkut hak masyarakat. Jalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Kalteng menyatakan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan memperkuat budaya kerja di internal perusahaan. Ia menegaskan pihaknya siap mendukung penuh program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami akan terus berbenah, meningkatkan pelayanan, dan memastikan program pemerintah berjalan optimal melalui Bank Kalteng,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, serta dewan komisaris dan direksi PT Bank Kalteng.
Pertemuan ini menegaskan bahwa Bank Kalteng dituntut tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga harus mampu menjawab ekspektasi publik sebagai bank milik daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (mnc-lesta)
