MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (24/3/2025).
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Pidato Pengantar Gubernur mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, memimpin rapat, sementara Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, hadir mewakili Gubernur.
Katma menyatakan bahwa LKPJ disusun sesuai pedoman dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan persoalan strategis dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJPD 2005–2025 dan RPJMD 2021–2026.
“LKPJ ini berisi tentang informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang meliputi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Katma.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng meningkat dari 73,73 pada tahun 2023 menjadi 74,28 pada tahun 2024.
Sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,10 persen menjadi 4,01 persen. Meskipun tingkat kemiskinan naik sedikit menjadi 5,26 persen, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kalteng juga mengalami peningkatan, dari 4,14 persen pada tahun sebelumnya menjadi 4,46 persen pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik dari Rp 208 triliun menjadi Rp 222,9 triliun.
Selain itu, Gini Ratio membaik dari 0,317 menjadi 0,304, menunjukkan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp 8,33 triliun atau 90,29 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target, dengan realisasi sebesar Rp 2,81 triliun (104,31 persen). Dana transfer tercatat sebesar Rp 5,33 triliun atau 81,76 persen dari target.
Katma juga menekankan bahwa pelaporan keuangan bersifat makro dan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Rapat paripurna selanjutnya akan menyampaikan laporan final setelah hasil pemeriksaan diterbitkan. Pemerintah daerah berharap sinergi dengan DPRD dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)