MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan ini mencuat seiring dengan turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dari Rp9,8 triliun menjadi Rp8,3 triliun.
“Dividen BUMD dinilai kurang maksimal. Kita juga tahu salah satu BUMD kita, yakni Bank Kalteng, hingga kini masih belum mengumumkan terkait RUPS-nya. Jadi, kita tunggu dulu perkembangannya,” kata Ansyari, Sabtu (23/8/2025).
Ia menilai, di tengah tekanan fiskal akibat perubahan aturan opsen pajak yang mengurangi porsi pendapatan provinsi, BUMD semestinya bisa menjadi penopang PAD.
Namun, kenyataannya, kontribusi BUMD masih jauh dari harapan. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD yang menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap kinerja seluruh BUMD di Kalteng.
Menurut Ansyari, pengelolaan BUMD seharusnya tidak hanya fokus pada menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah. DPRD, kata dia, akan mendalami lebih lanjut persoalan ini dalam rapat-rapat lanjutan bersama pemerintah provinsi.
“BUMD adalah instrumen penting untuk memperkuat fiskal daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kalteng akan terus mengawal langkah pemerintah dalam menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. Evaluasi BUMD akan menjadi salah satu agenda strategis, selain upaya mengoptimalkan potensi pajak daerah.
“Harapannya, meski APBD turun, pelayanan publik tetap terjaga, dan peran BUMD bisa lebih terasa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ansyari. (mnc-lesta)