MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi memaparkan capaian Program 100 Hari Kerja Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, dalam kegiatan yang digelar di Istana Isen Mulang, Senin (2/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, perwakilan mahasiswa, awak media, serta tokoh masyarakat.
Gubernur membuka pemaparan dengan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong mengawal jalannya pembangunan.
Ia menegaskan bahwa program ini bukanlah titik akhir, melainkan fondasi untuk mewujudkan visi-misi pembangunan Kalteng Berkah 2025–2030.
Program 100 Hari Kerja, meskipun sempat tertunda peluncurannya karena libur akhir pekan dan kunjungan Ketua Fraksi DPR RI, tetap dijalankan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Dalam paparannya Gubernur menyampaikan, bahwa pembangunan harus menyasar seluruh lapisan, termasuk masyarakat pedalaman.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di pedalaman dapat memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara adil,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran pembangunan sebesar Rp250–500 juta per desa dan Rp150–175 miliar per kabupaten/kota, dalam bentuk program berbasis kebutuhan. Skema ini mencerminkan upaya membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
Sejumlah capaian strategis berhasil diraih, antara lain penyediaan makan bergizi gratis untuk siswa, pembentukan Koperasi Merah Putih, pencetakan lahan sawah baru, peningkatan infrastruktur jalan strategis seperti Palangka Raya–Kuala Kurun, serta perluasan akses listrik dan internet ke wilayah terpencil.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov menggulirkan kuliah gratis dan layanan kesehatan tanpa biaya. Di sektor sosial ekonomi, tersedia subsidi bahan pokok dan program pemberdayaan nelayan.
Wakil Gubernur menambahkan bahwa keberhasilan ini didukung sinergi antarlevel pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan pembangunan infrastruktur jangka panjang, termasuk pendalaman alur Kapuas–Murung serta pembangunan Bendungan Muara Juloi.
Pemprov membuka ruang kolaborasi melalui skema business-to-business (B-to-B) untuk memperluas pembiayaan partisipatif.
Menutup pernyataannya, Wagub menyebut bahwa kritik publik akan menjadi energi positif dalam menyempurnakan program dan menjaga akuntabilitas.
“Setiap kritik adalah vitamin yang menyegarkan semangat untuk terus berbuat lebih baik,” pungkasnya. (mnc-lesta)
