MAHARATINEWS, Jakarta – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menyuarakan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan saat tampil sebagai pembicara nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehutanan 2025.
Berlangsung pada 2–3 Mei 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rakornas ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan RI dengan tema “Sinergi Membangun Hutan untuk Memperkuat Ekonomi Wilayah.”
“Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas dan penting bagi keseimbangan ekologis nasional. Agar pengelolaan hutan ini benar-benar berdampak positif, sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah harus berjalan dengan konkret,” tegas Agustan saat menyampaikan pandangannya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan kehutanan tidak cukup hanya dengan peraturan. “Yang dibutuhkan adalah langkah nyata di lapangan—pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, serta keberpihakan pada kelestarian,” ujarnya.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang menyoroti tantangan besar dalam tata kelola kehutanan sejak era reformasi. Ia menilai bahwa desentralisasi membawa dampak ganda.
“Desentralisasi pasca reformasi memang membawa berkah, namun juga memunculkan tantangan baru seperti desentralisasi korupsi dan kerusakan lingkungan,” kata Menteri Raja Juli dalam sambutannya.
Ia menyerukan semua pihak untuk mencari keseimbangan antara pelestarian hutan dan pembangunan ekonomi. “Hutan harus tetap lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini bukan hal mudah, tapi inilah pedoman kita,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan tengah menyusun Rencana Strategis 2025–2029 yang mencakup empat sasaran utama: ekologi, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Strategi ini diharapkan menjadi panduan nasional menuju kehutanan yang kuat dan adaptif.
Rakornas juga dihadiri kepala dinas kehutanan provinsi se-Indonesia, pimpinan UPT Kemenhut, kepala KPH, akademisi, dan asosiasi kehutanan. Para peserta terlibat dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) lintas regional untuk membahas arah pembangunan kehutanan lima tahun ke depan.
Rakornas ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tapi juga ruang temu gagasan dan aksi lintas wilayah demi masa depan hutan Indonesia yang berkelanjutan. (mnc-red)