MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mencatat lonjakan kinerja dalam layanan perizinan hunian. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menempatkan Palangka Raya ke dalam 10 besar nasional daerah dengan capaian pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Capaian ini menandai percepatan birokrasi perumahan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menyampaikan bahwa prestasi tersebut lahir dari komitmen mempercepat layanan dan memangkas hambatan administratif bagi pembangunan hunian rakyat. Ia menegaskan Pemko mengarahkan perangkat daerah agar bergerak responsif terhadap permohonan perizinan perumahan MBR.
“Capaian ini menunjukkan layanan perizinan kita semakin gesit dan berpihak pada kebutuhan dasar warga. Pemko terus mendorong kemudahan agar hunian MBR cepat terbangun,” kata Zaini, Rabu (21/1/2026).
Untuk kategori kabupaten/kota dengan delineasi perkotaan, Palangka Raya menempati peringkat kedelapan nasional dengan total 1.715 unit PBG untuk fungsi hunian MBR. Angka tersebut mencerminkan kinerja layanan yang konsisten sekaligus sinyal positif bagi pengembang perumahan rakyat.
Pemko juga menyiapkan dukungan lanjutan melalui program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) pada 2026. Palangka Raya memperoleh alokasi 600 unit RLH yang bersumber dari APBN, dengan pelaksanaan oleh Kementerian PKP bekerja sama dengan Baznas. Alokasi ini melonjak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dukungan pusat tahun ini meningkat tajam. Ini mempercepat perbaikan kualitas hunian warga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” ujar Zaini.
Pemko menegaskan akan mengawal integrasi perizinan, penyiapan lahan, dan pendampingan teknis agar pembangunan hunian MBR berjalan tepat sasaran. Sejalan dengan program tiga juta rumah pemerintah pusat yang berfokus pada renovasi dan perbaikan hunian, Palangka Raya menargetkan kualitas tempat tinggal warga meningkat tanpa menambah beban administrasi. (mnc-lesta)
