MAHARATINEWS, Palangka Raya – Masalah koordinasi antarinstansi masih menjadi titik lemah dalam membangun ketangguhan bencana di Kota Palangka Raya. Hal ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BPBD Kota Palangka Raya untuk membahas Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Rabu (23/7/2025).
Sambutan Wali Kota Palangka Raya yang Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, secara tegas menyampaikan bahwa hasil IKD sebelumnya mengindikasikan perlunya perbaikan pada aspek koordinasi lintas sektor, selain edukasi masyarakat dan penguatan sistem peringatan dini.
“Ini menjadi perhatian serius. Tanpa sinergi antarlembaga, sulit bagi kita meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana,” ujarnya di hadapan peserta FGD.
Budi menambahkan bahwa penilaian IKD tidak hanya soal data dan dokumen, tapi mencerminkan kesiapan nyata suatu wilayah dalam menghadapi risiko bencana. Di Kota Palangka Raya, tantangan terbesar masih berkutat pada potensi karhutla, banjir, dan cuaca ekstrem.
FGD tersebut juga menjadi bagian dari strategi memperkuat kebijakan pengurangan risiko bencana dalam kerangka RPJMD 2024–2029. Dalam sambutan tertulis Wali Kota Palangka Raya, ditegaskan bahwa pembangunan daerah yang tangguh memerlukan pendekatan kolaboratif.
“Bencana bukan hanya fenomena alam, tetapi juga soal kesiapan sistem dan manusia dalam merespons. Kita butuh keterlibatan semua pihak,” jelas Budi.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap kegiatan ini berdampak langsung terhadap peningkatan skor IKD, yang secara nasional masih berada pada angka tinggi, yakni 149,76 pada tahun 2024.
Langkah ini diharapkan menjadi kontribusi nyata Palangka Raya dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana nasional secara signifikan. (mnc-lesta)