MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong kemudahan dan transparansi berusaha melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko.
Hal ini ditegaskan saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di Ballroom Kahayan I, Swiss-bell Hotel Danum Palangka Raya, Rabu (23/4/2025) pagi.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B Aden, yang mewakili Plt Sekda Kalteng, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Herson menekankan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar penerapan sistem ini.
“Pemerintah menerapkan prinsip trust but verify. Artinya, pelaku usaha diberikan kepercayaan dalam mengurus perizinan, tapi tetap ada proses verifikasi untuk memastikan semua sesuai standar,” jelas Herson.
Ia menambahkan bahwa sistem ini terintegrasi secara elektronik melalui OSS – RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Dengan sistem ini, proses perizinan menjadi lebih sederhana namun tetap terpantau dengan baik.
“Pemahaman terhadap sistem OSS RBA akan membantu pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara legal dan aman,” katanya.
Herson juga menekankan pentingnya data investasi yang akurat, untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Melalui Bimtek ini, lanjut Herson, pelaku usaha diharapkan memahami setiap tahapan perizinan hingga pengawasan secara teknis. “Kalau pelaku usaha paham, maka iklim investasi kita akan makin sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kalteng, Sukarno, menyebut kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan mendorong percepatan realisasi investasi di daerah.
Turut hadir Kepala Bapenda Kalteng Anang Dirjo, Sekretaris GAPKI Rawing Rambang, serta para narasumber dari lembaga terkait. (mnc-red)