MAHARATINEWS, Jakarta – Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Dishut Kalteng) memaparkan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehutanan 2025 yang berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada 2–3 Mei 2025.
Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola gambut dan pencegahan karhutla di wilayahnya menjadi prioritas utama melalui sinergi lintas sektor.
“Pengelolaan hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah terus kami perkuat melalui sinergi antara program pusat dan daerah, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan,” ujarnya saat sesi pemaparan.
Agustan menekankan bahwa strategi Dishut Kalteng tidak lepas dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang menekankan pentingnya kolaborasi.
“Pak Gubernur menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rakornas Kehutanan 2025 yang mengusung tema “Sinergi Membangun Hutan untuk Memperkuat Ekonomi Wilayah” menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan langkah pengelolaan hutan berkelanjutan.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang secara tegas mengingatkan tantangan besar dalam tata kelola kehutanan nasional.
“Desentralisasi pascareformasi memang membawa berkah, namun juga memunculkan tantangan baru seperti desentralisasi korupsi dan kerusakan lingkungan,” tegas Raja Juli dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa pembangunan dan pelestarian harus berjalan beriringan. “Hutan harus tetap lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama. Ini bukan hal mudah, tapi inilah pedoman kita,” tandasnya.
Rakornas turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, kepala dinas kehutanan dari seluruh provinsi, pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT), kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), asosiasi kehutanan, akademisi, serta jajaran struktural dan fungsional dari Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan.
Dengan kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, kerusakan hutan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam yang lestari. (mnc-red)